Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,677 detik

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Surat Berharga Syariah Negara

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 2008.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2006

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2006.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Perseroan Terbatas

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1995.pdf

Perseroan Terbatas

1995

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1995/ No. 13, TLN NO. 3587, LL SETNEG : 65 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, perlu mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan kegiatan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Secara garis besar, UU ini mengatur mengenai pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan pembubaran perseroan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Kamar Dagang dan Industri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1987.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1968

• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1968.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Sensus

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1960.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 2012.pdf

PEMBENTUKAN-PROVINSI-KALIMANTAN-UTARA

2012

Undang-undang (UU) NO. 20, LN.2012/No. 229, TLN No. 5362, LL SETNEG: 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 29 Tahun 1997, UU No. 47 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 34 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012.
-
-
16 halaman

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1992

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1980.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1960

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Perjanjian Bagi Hasil

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1960.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT