Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,682 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1947

Naturalisasi Salim Basjir

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 48 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PRINGSEWU-PROVINSI-LAMPUNG

2008

Undang-undang (UU) NO. 48, LN.2008/NO.185, TLN NO.4932, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tanggamus pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pringsewu di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Perindustrian

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1984.pdf

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Download file:

UU Nomor 56 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-TAMBRAUW-PROVINSI-PAPUA-BARAT

2008

Undang-undang (UU) NO. 56, LN.2008/NO.193, TLN NO.4940, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sorong, dipandang perlu membentuk Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 35 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Transfer Dana

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU 3 Tahun 2011.pdf

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 29 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT