Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,665 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1976.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1965.pdf

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 2 Tahun 1958.pdf

UU Darurat Nomor 2 Tahun 1958(LAMPIRAN).pdf

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-BOLAANG-MONGONDOW-SELATAN-PROVINSI-SULAWESI-UTARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 30, LN.2008/NO.103, TLN NO.4876, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf

penghapusan-kekerasan-rumah-tangga

2004

Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419, LL SETNEG : 25 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRAK:

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. HAK-HAK KORBAN 5. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 6. PERLINDUNGAN 7. PEMULIHAN KORBAN 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN LAIN-LAIN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.
25

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2008.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Mencabut

UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2008.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1952.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Mencabut

PP No. 3 Tahun 1950 tentang Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1966

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1966.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1958.