PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,605 detik
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/9/2013; b. bahwa ...
... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang ...
... Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan lmpor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/9/2013 ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 17 /M-DAG/PER/3/2014 ...
... 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan lmpor · dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/ ...
... PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN. ...
... MEMUTUSKAN: Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 17 /M-DAG/PER/3/2014 Menetapkan ...
-
Permendag No. 41/M-DAG/PER/6/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
-
Permendag No. 57/M-DAG/PER/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
-
Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
- Download :
- Permendag No. 17 Tahun 2014.pdf
Perikanan dan Kelautan
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 10. ...
... telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
... Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ...
... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PERMEN-KP/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 62/PERMEN-KP/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA ...
... .01/2018, tanggal 21 Maret 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan ...
... Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang; ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun ...
... 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); ...
-
Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan
-
Permen KKP No. 62/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang
- Download :
- Permen KKP Nomor 35 Tahun 2018.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
... Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 15. ...
... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 16. ...
... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); Memperhatikan : Peraturan Walikota ...
... 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 19-Q TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : a ...
... . bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VI Bagian Keempatbelas dan ...
... Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas ...
- Download :
- 4928PERWALI_NO_19-Q_TAHUN_2009.pdf
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
... Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ...
... Modal dan peraturan pelaksanaannya. 13. ...
... Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan ...
... Ayat (4) Huruf a Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa ...
... Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek ...
... seperti unit trust dan mutual fund, Efek Beragun Aset, Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, serta Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas ...
... Ayat (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana ...
... yang berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam ...
... Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Contoh portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tersedia secara terbuka bagi umum adalah logam mulia dan harga pasar wajar komoditas. ...
Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practise) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ...
... Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); Memperhatikan : 1. ...
... Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418 Tahun 2001 tentang Pedoman Budidaya Kambing/Domba Yang Baik (Good Farming Practise); 2. ...
... Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. ...
... 1 BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 9.A 2021 SERI : E PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 09.A TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN ...
... : a. bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak penurunan kemampuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Kota Bekasi, salah satu sektor yang dapat bertahan di situasi ini adalah sektor peternakan dan ...
... dengan pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan ...
- Download :
- Peraturan Wali Kota_09.A_2021.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... -7- LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PERMEN-KP/2018 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 A. ...
... Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima pelaksanaan Peraturan ...
... Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMENKP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang ...
... telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PERMEN-KP/2018 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN ...
... bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran ...
... Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian ...
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengembangan kawasan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal ...
... Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.40/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2016 Nomor 1832), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... - 57 - LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI PILIHAN KEGIATAN PENATAAN JARINGAN ...
... KELEMBAGAAN DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN Untuk mendorong pengembangan Kawasan Pertanian secara efektif dilakukan berbagai kegiatan pada setiap sub sistem Usaha Tani sesuai dengan kondisi terkini dan arah ...
... Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan permodalan serta peran pemerintah dan swasta didalam setiap tahapannya, seperti dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: Tabel 4. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 26. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan ...
... / RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 28. ...
- Download :
- Permentan Nomor 18 Tahun 2018.pdf
Standar/Pedoman Koperasi, UMKM
... Dep.3.3 Dep.1.2 Dep.1 Dep.2 Dep.3 Dep.4 Dep.5 Dep.6 Dep.7 S.M PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 /PER/M.KUKM/ II /2011 TENTANG PEDOMAN ...
... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program ...
... Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 11. ...
... Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI. www.djpp.depkumham.go.id ...
... ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi. ...
... MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA SJARIFUDDIN HASAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ...
... PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 71 www.djpp.depkumham.go.id ...
-
Peraturan Menteri Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi
- Download :
- Permen UKM Nomor 2 Tahun 2011.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Menetapkan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), 17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan ...
... Nomor 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun ...
... 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E), 20.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara ...
... Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147), 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ...
... 2, BUPATI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 37.f TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Menimbang Mengingat DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA v— BUPATI GORONTALO, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tata cara pengembalian ...
... Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... - 3 - JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 46/PRT/M/2015 ...
... TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan ...
... huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...
... Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 ...
... JDIH Kementerian PUPR PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PRT/M/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR ...
... 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA ...
... bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan ...
-
Permen PUPR No. 46/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon
- Download :
- PermenPUPR23-2017.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan