... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ...

... 1 BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN ...

... dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

... 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ); 3. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah 9. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ; 10. ...

... yang diukur dengan persentase masyarakat yang tidak bisa eksis sampai umur 40 tahun (people not expected to survive age 40) 2. lndikator keterbelakangan pendidikan yang diwakili oleh tingkat/persentase ...

... Namun demikian selama periode 40 No 1. 2. ...

... Pada tahun 1996 ranking 1PM Propinsi Kalimantan ·1 Lllg.i:1 mi.:nempati urutan ke 5 (lima) dari sebanyak 25 propinsi di Indonesia yang kemudian menurun menjadi urutan ke 7 (tujuh) pada tahun 1999. ...

... No 1 2 3 4 5 6 2.4.2 Indeks Kemiskinan (IK) Secara umum, angka indeks kemiskinan Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1999 mengindikasikan bahwa Propinsi ini tidak mempunyai permasalahan kemiskinan yang ...

... Barito Sela 15.1 3.3 55.5 42.7 51.7 35.0 32(2) tan kab. Barito Utara 8.9 4.7 73.1 60.8 23.6 36.5 21(1 Kola Palano karava 6.7 1.9 71.3 0.5 34.2 24.6 172(5) Kab. ...

... Pada tahun 1999, masih terdapat sebanyak 10,4 persen Penduduk Propinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan tidak bisa eksis sampai umur 40 tahun yang disebabkan oleh buruknya kualitas kesehatan, namun ...

... Nomor 3258 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...

... Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ...

... Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. ...

... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...

... atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang ...

... Pasal 42 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. 14 ...

... 2 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 ...

... Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 No. 17 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. ...

... - 2 - 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Dicabut dengan Perwal 75 ...

... Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 2. Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ OPD c. ...

... Ruang 1. 2. 3. 4. 5. 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. ...

... Keterangan lain-lain *) coret yang tidak perlu Hal. 1 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 99 TAHUN 2012 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15 ...

... SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATl MANDAlLING NATAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BlAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. ...

... Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. ...

... LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 3 Diundangkan di Jakarta pada tanggal10 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. ...

... LAOLY Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... JOKO WIDODO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 ...

... dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. ...

... MEMUTUSKAN: 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2 PRESIPEN REPUBLIK ...

... 2.Undang-Undang ... 1. ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang ...

... PENGESAHANFINALACTS OFTHE WORLDCONFERENCEON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS,DUBAI,2012 (AKTA-AKTAAKHIRKONFERENSISEDUNIATENTANGTELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL,DUBAI,2012) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... 2 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. ...

... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun Nomor 3851); 3.Undang…. ...

... 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan ( Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 31) diubah ...

... Bagian Penyusunan Program; 2. Sub. Bagian Keuangan; 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari: 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. ...

... Seksi Kerja Sama; 2.Seksi. . . . ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhirdengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) ...

... tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara ...

...  Republik Indonesia Nomor 6244); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 9. Peraturan... ...

... Peraturan Daerah Kota Tasimnalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Taskmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2), 12. ...

... Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata cara dan Tekhnik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3), 13 Peraturan Daerah Kota ...

... Peraturan Daerah Kota Taskmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang pembentukan dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikrnalaya 19. ...

... WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR ; 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA ...

... 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tarbahan ...

... 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk lampiran dan mnerupakan bagian yang tidak terpire.ahkan dan Peaturan Daerah ini. 2) Lampiran sebagaimana ...

... Pasal 3 Peraturan Daerah ini mulai berlaktu pada tanggal diundangkan, Agar setap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota ...

... BUBUN BUNYAMIN asikmala ya ri 2006 ASIKMALAYA LEMBARAN DAE RAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 20O6 NOMO'? SERI A ...