Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,033 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 1 Tahun 2013

PENETAPAN UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7. ...

... Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang KetentuanStrukturdan Skala Upah; 8. ...

Hal. 2, File: Perwako manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah pekerja tenaga harian.pdf

... ,* WALIKOTA IV1ANAD0 PERATURAN WALiKOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPANUPAH PEKERJA/TENAGAHARIANLEPASKEBERSIHAN PADADINASKEBERSIHANDANPERTAMANANKOTAMANADO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTA ...

... sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ...

Hal. 1, File: Perwako manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah pekerja tenaga harian.pdf

... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado. Diundangkan di Manado pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA, Ir. ...

... SENDOH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600428 198501 1 002 BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN Ditetapkan di Manado pada tanggal 05-Ja.nc/oJi 2013 WALIKOTA MANADO, LUMENTUT NOMOR ...

Hal. 6, File: Perwako manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah pekerja tenaga harian.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ...

Hal. 4, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234); 14 ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); ...

Hal. 3, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

... 2 i Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'725); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pu blik; 9. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. ...

... Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); ...

Hal. 2, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda No.1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

RENCANA_PEMBANGUNAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 1, No. Reg 21/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2002.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Perda Kabupaten Batang No.13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025. Perda Kabupaten Batang No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609): Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855), Peraturan Pemerintah ...

... Negara Republik Indonesia 4741), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 4, File: Perda No. 1 th 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

... 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu ...

Hal. 44, File: Perda No. 1 th 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor 3573), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4073), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 th 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

Download :
Perda No. 1 th 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Perpres No. 11 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 163 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, pengelolaan barang daerah yang dipisahkan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 59 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG BNN DAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KORPRI.pdf

... BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); I ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG BNN DAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KORPRI.pdf

... 3 Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeran imi aengan pelicIpainiya aiai ierarar Datri iii.etc gs», Di1danglan di Martapra pada tanggal 2s anor, 2019 SEKRETARIS DAERAH ...

... Hi,M � \t \ \ I , , iuik J~iADi • \ TI T Y I 'AM1ID 7i«i> I i v ;if TAHUN 2019 NOMOR ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG BNN DAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KORPRI.pdf

Abstrak

PENCABUTAN-PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008-TENTANG-PEMBENTUKAN ORGANISASI-DAN-TATA KERJA-PELAKSANA HARIAN-BADAN NARKOTIKA-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR-DAN-PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010-TENTANG-ORGANISASI-DAN-TATA KERJA-SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/614/M.KT.01/2017 perihal Pembentukan 21 (dua puluh satu) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur perihal pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2018

Penataan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155). -2- ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka No.1 Tahun 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Mengingat Menimbang: a. ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka No.1 Tahun 2018.pdf

... Indonesia. 13. ...

... Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. ...

... Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. -3- - ------------------ ...

Hal. 3, File: Perda Kolaka No.1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda Kolaka No.1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

penataan - desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab Kolaka No. 1 Tahun 2018 No Registrasi 1/79/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan dan daya saing desa yang baik, perlu melakukan penataan desa dalam suatu Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, menyebutkan bahwa Penataan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN BAB IV PENATAAN DESA BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Gunung Mas

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung.pdf

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas; 14. ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung.pdf

... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BUPATI GUNUNG MAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2014 T E N T A N G PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG ...

... Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. ...

... dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung.pdf

Abstrak

BUMD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/203

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010.
PASAL I; PASAL II

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI SANIBAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS, Menimbang : a. bahwa ...

... Jabatan; Mengingat Undang-undang Nomor 27 Tahun i959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1953 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ...

Hal. 1, File: Perbup_1_2018 ttg Tanda Nomor Kendaraan Dinas.pdf

... 014 tentang Aparatur Sipil Negara (l.err'oar:an Negara Repui:lik Irid'.rnesia Tahun 2014 Nomor" 6, Tamhahan Lembaran Negnra Repuhlik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-undang Nomor 23 Tahur:- 2014 ten*re-ng ...

... i\tromor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahat-r Kedua ;\tas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2A1a' tental:Igl Pernerlritahan Daerah (Lemtlaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58. ...

... Pedotnar:r Pengeioiaan Bararrg ldilik Daerah (Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2016 Nornor )+ 1J; Peraturan l{epala Kepa'la Kepolisian Negara Repr"rblik Irrdonesia Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Registrasi ...

Hal. 2, File: Perbup_1_2018 ttg Tanda Nomor Kendaraan Dinas.pdf

... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pelaksanaan pernberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 6 (,enarn) bulan sejak diundangkannJra peraturan ini. ...

... Pasal 9 Peraturan BuRati ini mulai berlaku pada te.nggal diundangkap" Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Elupati ini dengan penernpatannya dalana Berita Daerah Kabupaten ...

... TTD ATBAH ROMiN SUHAILI Diundangkan di Sambas Pada tanggal 1"9 Januari 20i8 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS TTD URAY TAJUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 1 Salinan Sesuai Asiin-va ...

Hal. 6, File: Perbup_1_2018 ttg Tanda Nomor Kendaraan Dinas.pdf

Download :
Perbup_1_2018 ttg Tanda Nomor Kendaraan Dinas.pdf

Abstrak

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1, TBD No.1, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016, Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tanda Nomor Kendaraan Dinas; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman penjelasan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Bupati, dun Walikota secara dcmokratis dalarn Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 11)~5. ...

... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19~5. ...

... Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nornor 22 Tahun 20011: ·2· ...

Hal. 2, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 temang Tara Kerja Kornisi Pemilihan Umum. ...

... Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nornor 3432): 2. ...

... Undung-Undang Nomor 15Tahun 2011 ientang Penyclcnggara Pernilihan Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10), Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5246): I. ...

Hal. 1, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... iSFfARJ AZ. )1.A. ttd KETt;A, Duetapkan diJakarta pada tanggal19 Januari 2012 Agar sctiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dcngan pcncrnpatannya dalam Berita ~egara Republik ...

... Indonesia Pasal ~6 Peraiuran inimulai bcrlaku pada ianggal ditetapkan, BAB\'U KETE::\Jl. ...

... KPU mclaksanakan kunjungan, pengaturan keacaraan yang bcrkaiian dengan kunjungan tersebui menjadi wcwenang Kesekretariatan atau £I'IUI( Orgall/zer/penyelcnggara acara atau penemuan, Pasnl45 Paragraf 2 ...

Hal. 31, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Download :
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2020 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 20 13 tentang Badan Tenaga ...

... Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur ...

... Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana T\,rgas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167 ...

Hal. 2, File: Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2021.pdf

... Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana T\rgas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2020) diubah sebagai berikut: 1. ...

... Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Penunjukan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan ...

Hal. 3, File: Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2021.pdf

... batan PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA ...

... pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun ...

... Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana T\rgas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Tenaga ...

Hal. 1, File: Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BATAN Batan No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2016

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

Hal. 2, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2016 tentang RIPDA 2016-2031.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

Hal. 1, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2016 tentang RIPDA 2016-2031.pdf

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. ...

... sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031; ...

Hal. 3, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2016 tentang RIPDA 2016-2031.pdf

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2016 tentang RIPDA 2016-2031.pdf

Abstrak

rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-tahun-2016-2031

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan sebagai tindak lanjut perwujudan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2011; Perpres No 63 Tahun 2014; Perda Kb.Lebak No 19 Tahun 2008; Perda Kab.Lebak No 2 Tahun 2014; Perda Kab.Lebak No 5 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Asas dan Tujuan; 3.Pembangunan Kepariwisataan; 4.Pembangunan DPKP; 5.Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Lebak; 6.Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Lebak; 7.Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lebak; 8.Pengawasan Dan Pengendalian; 9.Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus; 10.Ketentuan Lain-Lain; 11.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.