Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 9. ...
... dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor2Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan ...
... Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 2730); ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah diberikan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 11,12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan
Daerah Sebagai Dasar Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran
2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjwaban Dana
Operasional; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
mangatur mengenai penetapan kemampuan keuangan daerah kabupaten sidorjo TA 2018. pengaturan meliputi: ketentuan umum, perhitungan kemampuan keuangan daerah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... RepublikIndonesiaNomor 4688); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4890); ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun2020 (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 613); 9. ...
... Tahun 2019 Nomor 65 seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN2020. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi pedoman dalam rangka melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini memuat tentang pedoman dalam rangka melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat serta untuk menjamin kepastian hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5272); 20. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4502) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 11. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5155); ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4010); 2. ...
... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 3. ...
... Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4. ...
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TA 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005 PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 30 Th 2011; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri no 14 Th 2016; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 31 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2011; Perda Kab pandeglang No 10 th 2011; Perda Kab Pandeglang No 11 th 2011; Perda Kab Pandeglang No 12 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda kab Pandeglang No 10 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2017.
Penjabaran APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2022
... 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor +2), 16. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Ten tang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 754); 18. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daereh (Serita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 21. ...
... Pemerintah RepublikIndonesianomor 74 Tahun 2012 tentang Petubnhan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan adan Lavanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubhik IndonesiaTahun 2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5165); 13. ...
... Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4421), 5. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Penjelasan 3 Hal ; Lampiran 10 Hal.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
... - 2 - Mengingat: 1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun ...
... Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945. 2. ...
... Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945. 5. ...
... Paragraf 2 Kewajiban Anggota Pasal 13 Anggota berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 dan menaati ketentuan ...
... peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 1nst.ansi Pcmerin tuh (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 teritang Hibah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik IndonesiaNomor 5272); 25. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah (Berit.a Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 32); 27.Peraturan..... ...
... Tambahan Lernbar'a n Negara RepublikIndonesiaNomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor ...
... 48, Tambahan Lembaran Negara RepublIkIndonesiaNomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lernbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nornor 171, Tambahan ...
... RepublikIndonesiaNomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah un ..200;::; TcnLm". ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara b b RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik IndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan Lcmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3312), scbagairnana telah diubah ...
... dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 [Lernbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 35(9); 3.Undang..... ...
... -2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ...
... Lernbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun ZOLT tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OL7 Nomor 305, Tambahan kmbaran Negara ...
... RepublikIndonesiaNomor 6173); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralqyat Kabupaten Muara Enim Menjadi Perseroan Terbatas ...
... BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK ...
... Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentrrkan Daerah Tingkat ...
... II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1821 ); Mengingat : 1. b. c. 2. ...
... BPR Gerbang Serasan Muara Enim pada saat pendirian sebesar Rp. 1 O.OOO.OOO.0OO,- (sepuluh miliar rupiah). (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PT. ...
... 2019 NOMOR I. ...
... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SEL,ATAN (t-Zlzot 9). ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan
Penyertaan
Modal Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
Kepada
Perseroan
Terbatas Bank
Perkredıtan
Rakyat
Gerbang
Serasan
Kabupaten
Muara Enım
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim dan peningkatan peran serta masyarakat/pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pelayanan perbankan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menambah penyertaan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, dan modal perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam No.12 Tahun 2009 tentang retribusi izin usaha di kota batam sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Perda ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan peraturan bupati
UU No.36 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.38 Tahun 2009
Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur pertimbangan diatas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2010.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... IndonesiaTahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6322) ; 5. ...
... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (I,embaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 33); 6. ...
... PeraturanMenteri pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekeq.aan Umum (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Daerah {Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679) ; 3. ...
... Undang-Undang Nomor2Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi {Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6018} ; ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Rembang Tahun 2021 No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban,
efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana
kebutuhan pekeH.aan konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu menyusun standar
analisa hanga satuan pekeriaan bidang cipta karya;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Anaisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
69 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022
... 8 Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ...
... PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 182); 17. ...
... Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6322); 15. ...
... PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata ...
... Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah ...
... dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik IndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik IndonesiaNomor 6573); ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga
negara yang dijamin oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam kerangka negara hukum, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjamin hak konstitusional
warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; bahwa masyarakat miskin di
Kabupaten Tanah Laut yang menghadapi permasalahan hukum perlu pelayanan bantuan hukum
oleh organisasi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah
Daerah berwenang menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat