PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,064 detik

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2022
Penggantian Kerugian Negara untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan Informasi Geospasial

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 ...

... Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : ...

... -43- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. ...

... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 551 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

... PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ...

... penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan Informasi Geospasial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10); 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); ...

... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407) ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853); 30. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 31. ...

... - 2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020

APBD Desa

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 21 Tahun 2011, 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 4. ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 5. ...

... Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ...

... telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ...

... Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Dn eraturan Menteri Dalam Negeri Republik ...

... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, . ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Ts Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... ...

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Bone Bolango No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020
  2. PERBUP Kab. Bone Bolango No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 1 Tahun 2010
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. ...

... Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2); 27. Peraturan ... ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara ...

... - 2 - 2. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2014
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN IPERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR : 01 TAHUN 2014 TANGGAL : 02 JANUARI 2014 1 Tanaman Pangan 2,206.00 563.00 248.00 ...

... 1,736.00 412.00 2 Hortikultura 148.00 30.00 13.00 370.00 20.00 ...

... ARIFIN ARPAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAIN TAHUN ANGGARAN 2014 ORGANIK (Ton)NPK (Ton)Sub Sektor NoUrea (Ton)SP36 (Ton)ZA (Ton) ...

... NOMOR : 01 TAHUN 2014 TANGGAL : 02 JANUARI 2014 Kebutuhan No.KecamatanPupuk (Ton)JanuariPebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustus SeptemberOktoberNopemberDesember 1Binuang28.88 4.81 ...

... ARIFIN ARPAN LAMPIRAN III.5PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR : 01 TAHUN 2014 Kabupaten KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2014 SUBSEKTOR PERKEBUNAN Bulan / Kebutuhan Pupuk ...

... NOMOR : 01 TAHUN 2014 TANGGAL : 02 JANUARI 2014 Kebutuhan No.KecamatanPupuk (Ton)JanuariPebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustus SeptemberOktoberNopemberDesember 1Binuang28.88 4.81 ...

... ARIFIN ARPAN LAMPIRAN III.5PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR : 01 TAHUN 2014 Kabupaten KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2014 SUBSEKTOR PERKEBUNAN Bulan / Kebutuhan Pupuk ...

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Tapin No. 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2014
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. ...

... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); 8. ...

... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); ...

... 2019, No. 739 -7- LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN ...

... Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 401 Tahun 2014 30 Desember 2014 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial ...

... Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2018 2 Mei 2018 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan Jaminan Sosial ...

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.739, 2019 BNPB. Penanggulangan Bencana. Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja. ...

... PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Nomor 60 Tahun 2018, telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Perka BNPB No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015
Anggaran Kas Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ...

... Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ...

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 19. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416); 20. ...

... 6 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ...

... Nomor 2730); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 13. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2019
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 3. ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. ...

... penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2021
Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... Dalam Peraturan Menteri Koordinator mi yang dimaksud dengan: 1. ...

... Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); 5. ...

... Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681 ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNornor 4916); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan ...

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 510 WIDODO EKATJAHJANA ttd. ...

... DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta padatanggal 18 Mei 2021 AIRLANGGA HARTARTO ..... ttd . ...

... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan