PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,047 detik
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578 ); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); BUPATI PURWAKARTA, DENGAN ...
... NOMOR BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1 Drs. H. IYUS PERMANA. MM t ANNE RATNA MUSTIKA Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal i jtitnvc1ri ?-0 f _0 Pj. ...
... Pasal 4 Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. ...
... Pasal 5 Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' ' ... ...
- Download :
- PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah Desa
... I , Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4-7 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan PemerintahNpm~r~3 Tahun 2014 tentang Peraturan Peleksanaan Undarig ...
... I, Undang Nornor6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran , -I "~, !I Negara Republik Indonesia Tabun 201q Nomor 157, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang PengelolaanKeuanganDesa; 8. ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 ...
... Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah di ubah ...
... Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. ...
... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)tahun. 10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut ...
... RKPDesa,adalah penjabarandariRPJMDesauntuk jangka waktu 1(satu)tahun. 11.Badan Usaha MilikDesa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh Desa ...
- Download :
- PERBUP DOMPU NOMOR 01 TAHUN 2021.pdf
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ...
... MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH. ...
... PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 ...
... Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari : a. ...
Dana Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...
... BAB III PENGALOKASIAN Pasal 4 (1) Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah. (2) Pengalokasian ADK pada ...
... Anggaran 2020 sebesar Rp. 61.053.646.053,- (Enam Puluh Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut: a. ...
... terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ...
Kebijakan Pemerintah
... Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1747); 12. ...
... Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2020 Nomor 1331); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI ...
... SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI ...
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); jdih.maritim.go.id ...
... BAB IX PENUTUP Pasal 76 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Koordinator ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas ...
... Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1276) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ...
... ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian ...
- Download :
- pmmarves001_2021.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244) ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...
... 2 5. ...
... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ihtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017; MEMUTUSKAN : Menetapkan ...
... 8 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL : 3 Januari 2017 TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 PRIORITAS OBYEK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...
... DAERAH TAHUN 2017 A. ...
... Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2. Urusan Pemerintahan pada Bidang Kesehatan 3. ...
Struktur Organisasi
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 5. ...
... -11- Pasal 23 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum ...
... Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan ...
... Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...
... -1- PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DENGAN ...
... Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...
... Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor ...
-
Permenkominfo No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
-
Permenkominfo No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara .Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 6. ...
... Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia ...
... DiPindai dengan Cam8canner 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und ng Dasar Negara Republik Indon sia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 7. ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 ...
... NUSA TENOOARA TIMUR PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 8 TAHUN 2020 ...
-
-
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011
- Download :
- Perda Kab Belu Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. 4. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); ...
... 2 5. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339 ...
... Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. ...
- Download :
- perda_balikpapan_1_2012_pbb.pdf
Narkotika Struktur Organisasi
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Re[publik Indonesia Nomor 6041); 8. ...
... Nomor 6 Pasal 2 ini mulai berlaku sejak tanggal Peraturan diundangkan. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2. ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. ...
... SEXRET4RJS DAERAH KABUPATEJV LANGKAT, ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR L NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2 /? ...
- Download :
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan