PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... 2 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. ...
... 1 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...
... Pasal 69 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Orang ...
... Pasal 70 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status ...
... lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re»ublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 5. ...
... Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2012 ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. ...
... Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 1 ...
... Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. ...
... Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun ...
... 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomcr 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 1. ...
- Download :
- Perda 1 Tahun 2019.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. ...
... Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...
... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 2 - 1 - 2013 BATASAN JUMLAH SPP-UP PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT ...
... TAHUN ANGGARAN 2013 NO SKPD BATASAN JUMLAH SPP-UP 1 2 3 1. ...
... Kelurahan Rp. 1.551.365.000,00 2. Sekretariat DPRD Rp. 3.434.444.650,00 3. Dinas Pendidikan Rp. 4.512.201.750,00 4. Dinas Kesehatan Rp. 8.713.188.134,00 5. ...
APBD
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. ...
... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. ...
... Halaman 10 YfHEODOSIUS YOSE LEMBARAN DA H KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REG. ERDA KABUPATEN NGADA PROVINS! ...
... NUSA TENGGARA TIMUR: 01/2020 .. - - Diundangkan di Bajawa pada tanggal 22 September 2020 rEKRF:fA IS DAERAH KABUPATEN NGADA, k_ Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 22 September 2020 Agar setiap orang mengetahuinya ...
... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Ngada Tahun Anggaran 2019; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ...
... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban ...
... anggaran berakhir; BUPATI NGADA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ...
- Download :
- PERDA NGADA NO 1 TAHUN 2020.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. ...
... -4- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 19. ...
... -2- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
... Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...
... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... NOORMILIYANI AS Diundangkan di Marabahan pada tanggal 11 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, ttd SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR .... ...
... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 1 /2018). ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095); 12. ...
... Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Gubernur Propinsi Papua; 4. Bupati/Walikota se Propinsi Papua. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - KEEMPAT : Bupati/Walikota mendukung untuk memperlancar pengalihan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun ...
... KELIMA : Untuk memperlancar percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim Asistensi untuk memberikan dukungan/bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan ...
... Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - c. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; d. ...
... Memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. ...
... KETIGA : Gubernur memberikan dukungan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten ...
- Download :
- INPRES NO 1 TH 2003.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara
... Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... FAKTOR1 FAKTOR2 FAKTOR3 FAKTOR4 FAKTOIU KELAS HARGA RUANO PENGATURAN WEWENANG HUBUNGAN PERSONAL KESUUTAN FAKTOR6 NOMOR NAMAJABATAN UNGKUP& ORGANlSASI PENYEUAAN& PENGARAHAN KONOISI LAIN JABATAN JABATAN ...
... 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Oinas Kesehatan 110 Ke la Oinas Kesehatan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 111 Selcretaris Dinas Kesehatan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 ...
... 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 123 Ke la Bidarr°Pela nan Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 124 Ke laSeksiPel nan Kesehatan Primer 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 ...
... Nama Jabatan Struktural 1 2 89 Keoala Sub Bidaru. ...
... Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraoa 118 Keoala Seksi Kesehatan Keluarna dan Gizi Mas""'rakat 119 Keoala Bldano Sumber o-Kesehatan 120 Keoala Seksl Sumber Oava Manusia Kesehatan 121 ...
... Ken'"-la Seksi Farmasl 122 Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tan--" 1-c,"2"'3~~r.: la Bidana Pela=nan Kesehatan 124 Keoala Seksi Pel'2'"""nan Kesehatan Primer 125 Ke•"•la Seksi Pelavanan ...
Penanaman Modal dan Investasi
... 2 (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara, maka dipandang perlu untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud; f. ...
... Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH ...
... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan ...
... Tenggara telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000.0000,- (tiga milyar rupiah); e. bahwa bertolak dari laporan ...
-
PERDA Kab. Maluku Tenggara No. 25 Tahun 2012 tentang Penyertaaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Maluku Tenggara
- Download :
- PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. ...
... Indonesia Nomor 3851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 14. ...
... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan