Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 04 N o m or 1 2 6, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 4 4 3 8 ); 2. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 12 T a h un 2 0 11 t e n t a ng P e m b e n t u k an P e r a t u r an P e r u n d a n g - U n d a n g an ( L e m b a r an N e g a ra T a h un 2 0 11 N o m or 8 2, T a ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. T.AG.pdf

... 2 N o m or 7 3, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 6 0 4 1 ); 5. ...

... h un 2 0 05 N o m or 4 2, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 6 3 2 2 ); 7. ...

... K a b u p a t en T u l u n g a g u ng T a h un 2 0 07 N o m or 3 S e ri E ); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. T.AG.pdf

... 6 B AB VI K E T E N T U AN P E N U T UP P a s al 9 P a da s a at P e r a t u r an B u p a ti i ni m u l ai b e r l a k u, P e r a t u r an B u p a ti N o m or 39 T a h un 2 0 17 t e n t a ng T u n j a ...

... D i t e t a p k an di T u l u n g a g u ng p a da t a n g g al 2 J a n u a ri 2 0 20 D r s. S U K A J I, M . ...

... Si P e m b i na U t a ma M u da N I P. 1 9 6 4 0 1 19 1 9 8 5 08 1 0 03 B e r i ta D a e r ah K a b u p a t en T u l u n g a g u ng T a h un 2 0 20 N o m or 1 f ...

Hal. 6, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. T.AG.pdf

Abstrak

tunjangan DPRD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017
materi pokok: mengatur mengenai penetapan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan; tata cara peberian tunjangan; dasar perhitungan; penetapan besaran tunjangan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
jumlah 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4 ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa ...

Hal. 1, File: 1 Admin & KU DPRD.pdf

... 2 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: 1 Admin & KU DPRD.pdf

... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ...

... Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 01 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah ...

... Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen ...

Hal. 14, File: 1 Admin & KU DPRD.pdf

Download :
1 Admin & KU DPRD.pdf

Abstrak

KEUANGAN-DPRD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD - Belanja Penunjang Kegiatan DPRD - Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD - Ketentuan Lain-Lain - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
19 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2010

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabuapaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara^, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ^389); 4. ...

... Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Poiisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 112), 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Neg^rn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

Hal. 3, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2010.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SFLATAN , NOMOR : 01 TAHUN 2010 PERUBAHAN PERTAMA A T *S PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASi DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAEUPATEN ...

... Mengingat 1- Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana tefah diubah dengan ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); ...

Hal. 2, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2010.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWA W PERWAKILAN RAKYAT DAHRAh KABUPATEN' KONAWE SELATAN d&n BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERAVURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 THNTANG ...

... BAB i KETENTUAN UMUivt Pasaf 1 Beberapa .ketentuan dala.n - Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Setatsn No: or 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dari Taia Kerja Lembaga Tekn’s Daerah Kabupaten ...

... Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2U07 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Konawe Se/atea; ...

Hal. 4, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2010.pdf

Download :
Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Lembaga-Teknis-Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2010/No. 1, LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabuapaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu kembali dibentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis. Daerah sebagai perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik Republik Indonesia dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Konawe selatan Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tehun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Perangkat Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang perubahan Perda No. 12 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2016

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 30. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 31. ...

... Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 5, File: Perda Kudus Nomor 1 tahun 2016 Pertnggjwbn 2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomo r 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ...

Hal. 3, File: Perda Kudus Nomor 1 tahun 2016 Pertnggjwbn 2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerint ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. ...

Hal. 4, File: Perda Kudus Nomor 1 tahun 2016 Pertnggjwbn 2015.pdf

Download :
Perda Kudus Nomor 1 tahun 2016 Pertnggjwbn 2015.pdf

Abstrak

apbd - pertanggungjawaban apbd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama selanjutnya ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah setelah dievaluasi Gubernur. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2010; PP Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 87 Tahun 2014; PP Nomor 36 Tahun 2015; Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005; Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015;
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a.Laporan Realisasi Anggaran b.Neraca c.Laporan Arus Kas d.Laporan e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih f.Laporan Perubahan Ekuitas g.Catatan atas Laporan keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2014

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 26. ...

Hal. 4, File: 1-Perbup-APBD-2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. ...

Hal. 3, File: 1-Perbup-APBD-2014.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. ...

... dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. ...

... telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 4. ...

Hal. 1, File: 1-Perbup-APBD-2014.pdf

Download :
1-Perbup-APBD-2014.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2014/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -2- 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); -3- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Sewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); -4- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5); 29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58); 31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 62);
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2014.
NOMOR 1 TAHUN 2014
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 4183); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.PDF

... • BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YJ,.NG MAHA ESA, BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...

... Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.PDF

... Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2020; 8. ...

... Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2020; • MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI ...

Hal. 3, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.PDF

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2020.PDF

Abstrak

PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-PNS-TALAUD-TA-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Ketentuan Pasal 39 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , dan guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja PNS di lingkungan Pemkab Talaud perlu diberikan tambahan penghasilan.
UU No. 8 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perda Kab. Kep.Talaud No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Kep. Talaud No. 6 Tahun 2019, Perbup. Kab.Kep. Talaud No. 32 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan; Besaran Jumlah Tambahan Penghasilan; Kriteria dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Berdasarkan Beban Kerja, Berdasarkan Tempat Bertugas dan Berdasarkan Kelangkaan Profesi DICABUT.
20 Hlm.(6 Bab, 8 Psl); 2 Lampiran (15Hlm.)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 01 Tahun 2022

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 19. ...

... Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 23. ...

Hal. 5, File: PERWALI Kota Palangka Raya No.1 Th 2022 ttg PENJABARAN APBD TA. 2022.pdf

... - 2- 5. ...

Hal. 3, File: PERWALI Kota Palangka Raya No.1 Th 2022 ttg PENJABARAN APBD TA. 2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. ...

Hal. 4, File: PERWALI Kota Palangka Raya No.1 Th 2022 ttg PENJABARAN APBD TA. 2022.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Palangkaraya No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Palangkaraya No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Palangkaraya No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Penjabaran APBD

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BD.2022/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;;
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
638

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2016

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 21 Tahun 2011 ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo sebagaimana telah diubah oeberapa kali dengan UU nomor 9 tahun 2015 (Lembar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, T Lembaran N egar.a Republik Indonesia Nemer ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembrujan Republik Indonesia Tahun 2005 Norno Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578 ) ; . . ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 entang Penyelengaraan Negara yang bersih dari Korups Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik In onesia) Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2003 entang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan d Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembdr Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, T Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2016.pdf

... LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR I TAHUN 2016 TANGGAL ,"1 J�"'M-v� 'J-0 lfb TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SE ...

... dua)hari Maksimal 2 (dua) hari .. 2) Maksimal 90 (sembile.n uluh hari gun a untuk untuk untuk Kesehatan Jabatan berdasarkan Jabatan Jabatan ui ian · abatan Dinas Dinas .Jabatan untuk pendidikna setra S2 ...

... tidak tersedia rumah dinas. 2. v 2): Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan d kepulangan. 3. ...

Hal. 22, File: Perbup No. 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1 2 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825) ; 6. ...

Hal. 2, File: Perbup Sikka Nomor 1 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD Kab Sikka TA 2019.pdf

... Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1 1 BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ...

... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; ...

Hal. 1, File: Perbup Sikka Nomor 1 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD Kab Sikka TA 2019.pdf

... Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1 3 Pasal 1 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.241.700.000.000,00 2. Belanja Daerah Rp. 1.270.750.000.000,00 Defisit Rp. (29.050.000.000,00) 3. ...

... Rp. 30.770.000.000,00 1.720.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 29.050.000.000,00 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00 Pasal 2 Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci ...

... Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ...

Hal. 3, File: Perbup Sikka Nomor 1 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD Kab Sikka TA 2019.pdf

Abstrak

apbd - PENJABARAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019.
Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor42); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata ...

... investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754); 21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan ...

Hal. 4, File: Perda Kaltim 01-2022.pdf

... Daerahadalah ProvinsiKalimantanTimur. 2. ...

... Tahun 2020 tentang Pedoman Telmis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor27 Tahun 2021 tentang PedomanPenyusunan AnggaranPendapatan ...

... Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengeiolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan TimurNamor37); 5 ...

Hal. 5, File: Perda Kaltim 01-2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmumsebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan ...

... Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelalaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Namor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10.Peraturan ...

... Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas ...

Hal. 3, File: Perda Kaltim 01-2022.pdf

Download :
Perda Kaltim 01-2022.pdf

Abstrak

ANGgaran – belanja

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemda Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 November 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 104 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (16); UU No.25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Darurat No.10 Tahun 1957; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 99 Tahun 2019; Permendagri 52 Tahun 2012; Permendagri 62 Tahun 2017; Permendagri 36 Tahun 2018; Permendagri 77 Tahun 2020; Permendagri 27 Tahun 2021; Kepmendagri 903-5866 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No.13 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
394 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT