... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Republik Indonesia Tahun 2005 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4389 ) ...

... telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) ; 2. ...

... - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ; 2 ----·--·--------- ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organiasasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia No 4741); ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3428); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 16. ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong, (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 5. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK ...

... INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 133 Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal 16 Januari 2014 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL ttd ANANG ISKANDAR 1. ...

... PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN ...

... NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, kapasitas dan jangkauan pengujian narkoba semakin meningkat sehingga Peraturan ...

... Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas ...

... - 2 - 12. Mr. Besar, 13. W. Latumenten, 14. J. Ph. ...

... Andel, Atas djasa-djasanja terhadap Negara jang dilakukan sebagai Ketua/Anggauta/ Penasehat Ahli dan Anggauta Sekretariat Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi kedua Uni Indonesia – Nederland itu ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. PERDANA MENTERI, ttd MOHAMMAD NATSIR www.bphn.go.id ...

... KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1951 KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa pekerdjaan perutusan Pemerintah Republik Indonesia ke konperensi kedua Uni Indonesia – Nederland ...

... jang berlangsung di Neteri Belanda telah selesai; Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Nopember 1950 No. 53, dan pasal 7 Status – Uni Indonesia – Nederland; M E M U T U S K ...

... Mohammad Rum, 2. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, 3. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, 4. Ir. Djuanda, 5. M. Padri, 6. N. Genot, 7. Mr. Kusnun, 8. Mr. Subari, 9. Drs. Tan Goan Po, 10. Mr. Ali Budiardjo, 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157); 9. ...

... 2 2. ...

... Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanganundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 5 ...

... 1 GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA LAHAN GAMBUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk ...

... huruf b, daerah berkewajiban menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan ...

... Pasal 18 Ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 9. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor l O Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Uta.ra di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 ANG PERJALANAN ...

... Pasal 26 Terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sepenuhnya berlaku mutatis mutandis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan ...

... BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. ...

... 2020 OMOR 1 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Memperhatikan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 2. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); ...

... (3) PA/ KPA/pemimpin BLUD melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota dengan melampirkan: a. ...

... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang ...

... SRI RUMININGSIH a a f � 100 • r 3 i i KABAG KASUBAG BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 1 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. ...

... Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

... Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); 10. ...

... Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan ...

... Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. ...

... Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. 17. ...

... Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. ...

... Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. ...

... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( k Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) 6. ...

... 2 PERDA NOMOR 01 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN DESA SOREANG DAN DESA PA’BATANGAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR Dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN ...

... : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SOREANG DAN DESA PA’BATANGAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Indonesia; 5. ...

... 4 PERDA NOMOR 01 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN DESA SOREANG DAN DESA PA’BATANGAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU Pasal 4 ( Dengan terbentuknya Desa Soreang dan Desa Pa’batangan berkewajiban membentuk Lembaga-lembaga ...

... Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... DAHYAR D, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19580415 198603 1 028 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2009 NOMOR 01 ...