Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

Hal. 1, File: PERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2017 ...

Hal. 2, File: PERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 5 Juni 2020 BUPATI ALOR AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 5 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, SONI O. ...

... ALELANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 01 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01/2020 ...

Hal. 6, File: PERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Download :
PERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Abstrak

JASA-RETRIBUSI-Perubahan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/No. 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka potensi-potensi Daerah yang menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah perlu digali dan dikembangkan guna membiayai kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur beberapa objek penerimaan baru bidang Pariwisata Daerah, Pertanian dan peternakan, maka perlu ditinjau kembali; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan yang mendasari perda ini adalah: a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; b. UU No. 69 Tahun 1958; c. UU No. 28 Tahun 2009; d. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; e. Perda Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa hal yaitu: a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah; b. Ketentuan Pasal 7 diubah; c. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah; d. Ketentuan Pasal 22 diubah; e. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah; f. Ketentuan Pasal 32 diubah; g. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah; h. Ketentuan Pasal 37 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2017
6 halaman; 1 halaman penjelasan; 13 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021

Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Yayasan

Hasil pencarian pada file:

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

Hal. 3, File: PERBUP-1-2021-GTT-PTT-GTY-PTY.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. ...

... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ...

Hal. 2, File: PERBUP-1-2021-GTT-PTT-GTY-PTY.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

Hal. 4, File: PERBUP-1-2021-GTT-PTT-GTY-PTY.pdf

Download :
PERBUP-1-2021-GTT-PTT-GTY-PTY.pdf

Abstrak

honorarium-guru-pegawai-yayasan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada guru dan pegawai dimaksud; b. bahwa agar pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya; 2 c. bahwa dengan perkembangan keadaan, pedoman pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora. Terkait ruang lingkup penerima, Persyaratan Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, Tata Cara Penetapan Calon Penerima, Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, Tata Cara Penyaluran Honorarium, dan Laporan Pertanggungjawaban

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
14 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017

Pola Tata Kelola Badan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. ...

Hal. 2, File: perwal1_2017_1.pdf

... Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Sadan Layanan Umum ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Llngkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Teogah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta; 2. ...

... Undang-Undaog Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); Mengingat Menimbang ...

Hal. 1, File: perwal1_2017_1.pdf

... NOMOR BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN , '. J. ;'IJJY!t\ . ADI TRI HANANTO Diundangkan Di Semarang Pada Tanggal . ...

... BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pola Tata Ketola Badan Layanan Umum Bus Rapid Tansit ( Berita ...

... Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 37 ) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 30, File: perwal1_2017_1.pdf

Download :
perwal1_2017_1.pdf

Abstrak

BADAN LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG - POLA TATA KELOLA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2017/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (4) huruf b PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU maka perlu pengaturan berkenaan dengan peran, fungsi dan berhubungan antar kelembagaan pada BLU UPTD Trans Semarang; bahwa dengan telah dibentuknya UPTD Trans Semarang berdasarkan Perda KOta Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka perwal Smearang No 37 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola BLUD Bus Rapid Transit perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang Pola Tata Kelola BLU UPTD Trans Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; Permenkeu No 07/PMK.02/2006; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 75 Tahun 2016; Perwal Semarang No 116 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan asas, pola tata kelola BLU UPTD Trans Semarang, Organisasi PPK 0 BLU UPTD Trans Semarang, tarif layanan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Smearang Nomor 37 Tahun 2016 dicabut.
30 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang–Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahuh 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... an Gedung , Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2018 Tentang ...

Hal. 2, File: Perda_Retribusi_Jasa_Tertentu.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. 3. 4. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ...

... Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); ...

Hal. 1, File: Perda_Retribusi_Jasa_Tertentu.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek; 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 3. ...

... Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan; 5. ...

... 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1-1/2022 ...

Hal. 11, File: Perda_Retribusi_Jasa_Tertentu.pdf

Download :
Perda_Retribusi_Jasa_Tertentu.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 No 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi persetujuan bangunan gedung, maka diperlukan penyesuaian terhadap objek retribusi dan perubahan terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa dimaksud; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya terhadap tarif retribusi izin mendirikan bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6 Nomor Register 237-6/2015) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 huruf (a) diubah dan huruf (c) dihapus; 3. Ketentuan Bab IV Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 diubah; 4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A; 5. Ketentuan Pasal 78 diubah; 6. ketentuan Lampiran I diubah; 7. Ketentuan Bab VI dan Lampiran III dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 21. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 29. ...

Hal. 4, File: Perda-Kab.-Mamasa-No.-1-Th-2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 41. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 45. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 48. ...

Hal. 6, File: Perda-Kab.-Mamasa-No.-1-Th-2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 35 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242; 38. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 39. ...

Hal. 5, File: Perda-Kab.-Mamasa-No.-1-Th-2015.pdf

Download :
Perda-Kab.-Mamasa-No.-1-Th-2015.pdf

Abstrak

RENCANA-TATA-RUANG

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.150

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa

ABSTRAK:

arahan pemanfaatan ruang merupakan panduan dalam pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis di Kabupaten Mamasa.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.12 Tahun 1992; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2001; UU No.3 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2002; UU No.27 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.24 tahun 2007; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.30 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.63 Tahun 2002; PP No.16 Tahun 2004; PP No.45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.60 Tahun 2009; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.42 Tahun 2008; PP No.10 Tahun 2010; PP No.15 Tahun 2010; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.1 Tahun 201; PP No.24 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; PP No.8 Tahun 2013; Perpres No.88 Tahun 2011; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2014.
dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mamasa, dan penetapam kawasan strategis.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
66 halaman, Penjelasan 44 , Lampiran 44 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2000

Pembantukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembetukan Daerah Tingakt II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahur 1959 Nomor 72): 2. ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839): 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 :entang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran "legara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor �373): 6. ...

Hal. 1, File: PERDA KAB KPS NO1_ TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUUPATEN KAPUAS.pdf

... Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Kapuas BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS KEPALA DINAS ...

... TOEKIYO A.A, MSc Pembina Tin&bt I NIP. 530 000 898 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI D SubSeksi Penyuluban dan Bimbingan Sub Scksi Bimb1ngan Kc.e;ahtcrun Sub Sek.ti Bimbingan Karang ...

Hal. 11, File: PERDA KAB KPS NO1_ TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUUPATEN KAPUAS.pdf

... Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS MEMUTUSKAN Men etapkan • PERATURAN DA ERAH KABUPATEN KAPUAS T ENTANG PEMBENTU

... BAB I KETENTUAN llv'IUM Pasal 1 Dalcm Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan • a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas c. ...

... diberikan hak dan wewenang secara pen uh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUIIGSI Pasal2 ( 1) Dalam Daer ah dibentu k Din as Sosial. (2) ...

Hal. 2, File: PERDA KAB KPS NO1_ TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUUPATEN KAPUAS.pdf

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembantukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dipandang perlu untuk membentuk Dinas Sosial kabupaten kapuas
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 , Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2000.
11 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1966

Delegasi Indonesia ke Pertemuan 3 Negara Dalam Pembicaraan Rencana Penyelenggaraan Asian GANEFO Pertama di Penh

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1966. ...

... Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955; 2. ...

... Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Tanggal 14 Oktober 1964 No. ...

Hal. 1, File: Keppres No 1 Tahun 1966.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Sdr. Soeworo - sebagai Sekretaris merangkap anggota, 4. Sdr. Margono Ongko - sebagai anggota, 5. Sdr. Sunarto - sebagai anggota, 6. Sdr. Let.Kol. ...

... KEDUA : Setelah selesai pertemuan 3 Negara di Pnom Penh kepada Menteri Maladi diperintahkan untuk melandjutkan kundjungan dinasnja ke Hanoi dengan disertai oleh : 1. Njonja Maladi 2. Sdr. ...

... KELIMA : Semua biaja perdjalanan untuk Menteri Olahraga dan rombongan jang berhubungan dengan tugasnja ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebenkan kepada Anggaran Belandja Direktorat ...

Hal. 2, File: Keppres No 1 Tahun 1966.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - KEENAM : Selama dalam perdjalanan dan selama berada di luar negeri, Ketua dan para anggota delegasi akan menerima uang harian, menurut golongan mereka masing-masing ...

... , dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut jang harus diterimanja dikurangi dengan: a. 70% djika tempat penginapan/makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain, atau ...

... KESEMBILAN : Setelah mereka berada kembali di Indonesia selambatlambatnja Dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar negeri kepada Presiden Republik Indonesia. ...

Hal. 3, File: Keppres No 1 Tahun 1966.pdf

Download :
Keppres No 1 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2017

Pembentukan Kecamatan Lamooso Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... t2. 13. t4. 15. 16. t7. 18. 19. 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 5558); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi ...

... Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5587); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 201O tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Menteri ...

Hal. 3, File: Perda Konawe Selatan No.01 Tahun 2017.pdf

... 2 q, 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2O05 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 159, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O8 tentang Kecamatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 2, File: Perda Konawe Selatan No.01 Tahun 2017.pdf

... Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulavresi Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Nomor 4267 ...

... ); 2. ...

... Undang-undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82); 1 ...

Hal. 1, File: Perda Konawe Selatan No.01 Tahun 2017.pdf

Download :
Perda Konawe Selatan No.01 Tahun 2017.pdf

Abstrak

KECAMATAN LAMOOSO

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Lamooso Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk maupun faktor penduduk lainnya, maka telah terpenuhi syarat untuk dibentuk kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu Kecamatan Lamooso
UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 39 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kecamatan Lamooso Kabupaten Konawe Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pembentukan, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk dan peta wilayah, ibukota kecamatan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, pengangkatan dalam jabatan, serta pelaksanaan dalam jabatan. Terdapat penjelasan dalam perda ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760 ; Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5392 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun ...

Hal. 2, File: 1. KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.pdf

... BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Undang-Undang ...

... 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 Undang-Undang Nomor ...

Hal. 1, File: 1. KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.pdf

... Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI PASER, ttd H.M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 5 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd H. ...

... HELMY LATHYF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser, H. Andi Azis, SH Penata Tingkat I Nip. 19680816 199803 1 007 ...

Hal. 6, File: 1. KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.pdf

Abstrak

pupuk - het

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, oleh karena itu perlu penetapan jumlah kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2015.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.19 Tahun 2003; UU No.16 Tahun 2006; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perpres No.77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.15 Tahun 2011; Kepmendag No.634/MPP/Kep/9/2002; Permentan No.130/Permentan/SR.130/II/2014; Pergub Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukkan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan yang Dicabut:Perbup Paser No.1 Tahun 2014.
6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; ...

Hal. 8, File: PERDA Kab. Garut No.1 Tahun 2008.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 24. ...

Hal. 7, File: PERDA Kab. Garut No.1 Tahun 2008.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 19. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, ...

Hal. 6, File: PERDA Kab. Garut No.1 Tahun 2008.pdf

Download :
PERDA Kab. Garut No.1 Tahun 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .