Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 1 Tahun 2016

Penyelesaian Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); 23. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Tahun 2016.pdf

... 2 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2016.pdf

... Pasal 18 ayat (6) tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2015

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar V^ Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. ...

Hal. 2, File: PERWALI NO 1 TH 2015.pdf

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

... Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); ...

Hal. 1, File: PERWALI NO 1 TH 2015.pdf

... Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 155); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 17. ...

Hal. 3, File: PERWALI NO 1 TH 2015.pdf

Download :
PERWALI NO 1 TH 2015.pdf

Abstrak

APBD

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah; Dasar Pengajuan Permintaan Pembayaran; Jenis Belanja dan Pengaturan Permintaan Pembayaran; Uang Persediaan; Pengelolaan Panjar; Tambahan Uang Persediaan; Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM; Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; Pelaporan Keuangan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAHAN KAMPUNG

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076); 10. ...

... Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506). ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2018.pdf

... 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2018.pdf

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019

DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 611); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 THN 2019 TTG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.pdf

... 3827); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 THN 2019 TTG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.pdf

... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH NOMOR f TAHUN 2019 TENTANG DANA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019 Daftar kegiatan prioritas, pelatihan dan bimbingan teknis kabupaten ...

... Pelatihan Penvusunan Qanun Kewenangan Kampung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa junto Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan ...

... Honor Petugas Sampah sesuai kondisi kampung, maksimal 2 (dua) orang perkampung perorang Rp 600.000.- sebulan. 10. ...

Hal. 26, File: PERBUP NO 1 THN 2019 TTG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.pdf

Download :
PERBUP NO 1 THN 2019 TTG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.pdf

Abstrak

dana desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2019/ No. 435

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 32 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan dan Prinsip; BAB III Penetapan Rincian Dana Kampung; BAB IV Prioritas Penggunaan Dana Kampung; BAB V Pengawasan; BAB VI Pelaporan Dana Kampung; BAB VII Sanksi; BAB VIII Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
21 halaman

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2019, No.387 -2- Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

... ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ...

Hal. 2, File: Perpolri No 1 Tahun 2019.pdf

... 2019, No.387 -68- BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 99 Pada saat Peraturan Kepolisian ini berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran ...

... Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Pasal 100 Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id ...

Hal. 68, File: Perpolri No 1 Tahun 2019.pdf

... PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... dinas bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Perpolri No 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perpolri No 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017

PENGENDALIAN LAHAN KRITIS

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 16 ...

... 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 18. ...

Hal. 4, File: Perda_No__1_Tahun_2017_Lahan_Kritis_tgl__5_Januari_2017_(THF).pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 No. ...

... Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 6, File: Perda_No__1_Tahun_2017_Lahan_Kritis_tgl__5_Januari_2017_(THF).pdf

... Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MenhutII/2010 tentang Perubahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 24. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2); ...

Hal. 5, File: Perda_No__1_Tahun_2017_Lahan_Kritis_tgl__5_Januari_2017_(THF).pdf

Download :
Perda_No__1_Tahun_2017_Lahan_Kritis_tgl__5_Januari_2017_(THF).pdf
ABSTRAK_1.pdf

Abstrak

pengendalian lahan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.294

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN LAHAN KRITIS

ABSTRAK:

Lahan merupakan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; untuk mengendalikan kerusakan dan degradasi lahan akibat tekanan penduduk dan pembangunan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan laju pertambahan lahan kritis; pengaturan mengenai pengendalian lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 3. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 juncto Undang-undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang-undang 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/ MenhutII/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ MenhutII/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MenhutII/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/ MENHUTII/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Daerah Aliran Sungai 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Daerah Aliran Sungai.
Mengatur tentang: asas, tujuan, sasaran, perencanaa, pelaksanaan, pencegahan, pemulihan lahan kritis, monitoring, evaluasi , pengendalian, pengawasan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, sanksi, penyidikan, pidana terhadap pengendalian lahan kritis.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
27 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 5. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977); 9. ...

Hal. 2, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

... PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ...

Hal. 1, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 228 ...

Hal. 34, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Permensos No. 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

Download :
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179. 19. ...

... Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 23.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang ...

Hal. 3, File: KOTA_MEDAN_1_2011.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

Hal. 1, File: KOTA_MEDAN_1_2011.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005 ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 2, File: KOTA_MEDAN_1_2011.pdf

Download :
KOTA_MEDAN_1_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ...

Hal. 2, File: PERDA BURSEL NO 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran.. + e t Negara Republik Indonesia Nomor 3674); .' · .r. 4. ...

Hal. 1, File: PERDA BURSEL NO 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

... BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap . orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. ...

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINS! MALUKU: ( 1/20/2018) ...

Hal. 5, File: PERDA BURSEL NO 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

Download :
PERDA BURSEL NO 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

Abstrak

PT BIPOLO GIDIN - PENYERTAAN MODAL

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2018/NO. 01, TLD. 2018, LL SETDA KABUPATEN BURU SELATAN : 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Bipolo Gidin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan 2 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2016

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. ...

Hal. 4, File: 90. Perwako No.1-Th-2016.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor . 54 -Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. ...

Hal. 3, File: 90. Perwako No.1-Th-2016.pdf

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Mengingat Menimbang PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH ...

Hal. 2, File: 90. Perwako No.1-Th-2016.pdf

Download :
90. Perwako No.1-Th-2016.pdf

Abstrak

PENJABARAN APBD - KOTA SUNGAI PENUH - TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2016/No. 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016.
UU No. 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Perda No. 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2013.
Perwali ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.