Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerbankan, Lembaga KeuanganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomian
Hasil pencarian pada file:
... Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -21. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2O2L TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam KeputusanPresiden Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diubah sebagai berikut: 1. ...
... SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2O2L TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA ...
... Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tugas dari pelaksana, pelaksanaan koordinasi, dan penambahan kementerian/lembaga dalam organisasi Satuan Tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan ...
... menetapkan KeputusanPresiden tentang Perubahan atas KeputusanPresiden Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia; Mengingat. . . c SK ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
KEPPRES No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Mengubah
KEPPRES No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Satuan Tugas - Penanganan - Hak Tagih Negara - Dana Bantuan - Likuiditas - Bank Indonesia - perubahan
2021
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 16, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum dan memperkuat pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tugas dari pelaksana, pelaksanaan koordinasi, dan penambahan kementerian/lembaga dalam organisasi Satuan Tugas sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
Keppres ini mengubah beberapa pasal dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2021. Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di Iuar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... KEDUA : KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden ...
... KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2003 ( TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di ...
... KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
KEPPRES No. 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggauta dan Tenaga/Penasehat Ahli dari Pada Dewan/ Sub Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi
Mengubah sebagian
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Pasal 2 ayat (2)
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota Dan Tenaga/Penasehat Ahli Dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga Dan/Atau Badan Koordinasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1979.
... inf·: f·· : KeputusanPresiden ini berlaku mulai pad a hari/tanggal ditetapka i. ! ...
... Pasal 17 ajat 2 Undang-undang Dasar; 2. ...
... KeputusanPresiden No.~15 tahun 1964 jang telah berulang kali ditambah/diubah d an disempurna.kan lagi terachir de- ngatj KeputusanPresiden No. 63 tahun 1966 jo Ke~utusan- KeputusanPresiden No. 6$, ll5 ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 163, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembubaran Kabinet Dwikora Yang Dibentuk Dengan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1964 dan Pembentukan Kabinet Ampera Dengan Susunan Strukturil dan Personalia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1966.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 KEDUA : KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan; 3. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 KEDUA : KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
