PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 81 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. SE Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
Hak Uji Materiil

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993
  2. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1999
  3. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012
Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Hukum Acara dan Peradilan Perikanan dan Kelautan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
Mencabut :
  1. Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Mengubah :
  1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pencucian Uang Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan