PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,023 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1949
Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1955
Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1973
Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1987
Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1996
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan