Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XI- Pelabuhan- Tanjung-Priuk- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun -Dinas-1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 50, LN. 1958 No. 100, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I. B.W.) Bagian I.B.W. (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Ketenaganukliran

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of Defence)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENGESAHAN-PERSETUJUAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-PEMERINTAH-FEDERASI-RUSIA-KERJA-SAMA-BIDANG-PERTAHANAN

2019

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2019/NO.74, TLN NO.6337, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of Defence)

ABSTRAK:

1. Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 2. meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; 3. Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja sama di bidang pertahanan meliputi tujuan, ruang lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasiaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang

Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1949

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1949.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1958

Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Abstrak

Persetujuan-Antara- Republik- Indonesia- dan- Republik- Rakyat -Tiongkok- Mengenai- Soal- Dwikewarganegaraan

1958

Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 1958 No. 5, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

ABSTRAK:

Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujuidengan undang-undang
Pasal XIV perjanjian tersebutb.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia.c.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun1957 No.101).
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkokmengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasukpertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan PerdanaMenteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955,yang salinannyadilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1958.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1979

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2014

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pembentukan-kabupaten-buton-selatan-provinsi-sulawesi-tenggara

2014

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2014/No. 173, TLN No. 5563, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buton Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
-
-
15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT