Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,008 detik

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1966

Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

APBN Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1985

Bea Materai

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Mencabut :

UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Mencabut :

UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Bank Sentral

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Pembentukan - Peraturan Perundang-Undangan

2022

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2022/No.143, TLN No.6801 jdih.setneg.go.id: 13 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 4) membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7) mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
UU ini mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011.
Penjelasan: 11 hlm; Lampiran : 38 hlm.

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Penanganan Fakir Miskin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
UU 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

penanganan-fakir-miskin

2011

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2011/No. 83, TLN No. 5235, LL SETNEG: 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penanganan Fakir Miskin

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN TANGGUNG JAWAB 3. PENANGANAN FAKIR MISKIN 4. TUGAS DAN WEWENANG 5. SUMBER DAYA 6. KOORDINASI DAN PENGAWASAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2011.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.
37

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan Dalam Vorstenlands Grondhuurreglement

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1953.