Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1982

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Perusahaan Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2012

Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantahasan Terorisme)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1952

Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2010

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1951

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1989

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 5 Tahun 2023 - naskah terjemahan.pdf

Abstrak

Pengesahan - Perjanjian - Pemerintah - Republik Indonesia - Republik Singapura - Ekstradisi Buronan

2023

Undang-undang (UU) NO. 5, LN.2023/No.5, TLN No.6846, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas Perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
UU ini mengatur mengenai pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Lampiran file 2 berkas (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 6, dan naskah terjemahan 40 hlm.)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1978.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1962.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 1952.