PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1949
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 9 Tahun 1948 tentang Anggauta B.P.K.N.I.P dan K.N.I.P Tidak Diperkenankan Merangkap Jabatan Negeri yang Tertentu, Sumpah Jabatan dan Kedudukan Hukumnya
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1949
• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1949
Partai Politik dan Pemilu
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1949
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 16 Tahun 1948 tentang Perubahan Aturan Bea Materai 1921
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1949
• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1947 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1949
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1949
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944
Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1948
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1948
• Berlaku mulai 79 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan