PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya
Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1954
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Perekonomian
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Perekonomian
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan