Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1954
Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 35 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 1954.pdf
uu34-1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Download file:
UU Nomor 33 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
Abstrak
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Download file:
UU Nomor 32 Tahun 1954.pdf
UU Nomor 32 Tahun 1954_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Download file:
UU Nomor 31 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Download file:
UU Nomor 30 Tahun 1954.pdf
UU Nomor 30 Tahun 1954_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pertahanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 29 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Biaya Legalisasi Tanda Tangan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
UU Nomor 28 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954, tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir
Download file:
UU Nomor 27 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 26 Tahun 1954.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan