Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,026 detik

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1999.pdf

Abstrak

KEHUTANAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 41, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kehutanan

ABSTRAK:

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 35/PUU-X/2012.
Penjelasan : 29 hlm.

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1947

Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1958

Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian XIV -Kementerian- Agama- dari -Anggaran-Republik-Indonesia- Untuk-Tahun- Dinas -1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 42, LN. 1958 No. 92, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).14.1Kementerian dan pengeluaran umum ...........8.528.90014.2Biro Peradilan Agama .......................6.438.90014.3Jawatan Urusan Agama .......................60.066.00014.4Jawatan Penerangan Agama ...................5.334.10014.5Jawatan Pendidikan Agama ...................14.664.20014.6Pendidikan Agama ...........................12.250.400 14.7Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat/-Lanjutan Negeri/Partikelir (Umum dan Vak) 24.211.30014.8Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-laintunjangan ..................................23.579.00014.9Pengeluaran tidak tersangka ................MemoriJumlah .................155.073.000(Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Bagian XIV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2007

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 42 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Abstrak

majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

2014

Undang-undang (UU) NO. 42, LN.2014/No. 383, TLN No. 5650, LL SETNEG: 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia; 2. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
penggunaan hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR, susunan pimpinan alat kelengkapan DPR yaitu komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga dilakukan dengan cara menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan DPR tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
UU Nomor 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1957

Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999

Jaminan Fidusia

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1954

Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

UU No. 8 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1954.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dariAnggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 7