Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,018 detik

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1958

Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan -bagian X-Kementerian= Pendidikan- Pengajaran-dan-Kebudayaan- dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 38, LN. 1958 No. 88, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).10.1Kementerian dan pengeluaran umum ......117.128.40010.2Perpustakaan Negara ...................910.30010.3Perguruan Tinggi ......................108.841.60010.4Jawatan Pengajaran ....................90.586.600 10.5Kursus-kursus .........................14.955.30010.6Pendidikan Guru .......................290.129.60010.7Sekolah Menengah Umum ..................74.053.10010.8Pengajaran Teknik .....................53.710.20010.9Pengajaran Perekonomian ...............12.485.20010.10Pengajaran Kewanitaan .................9.045.60010.11Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan .....498.30010.12Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas345.20010.13Sekolah Rakyat Latihan/Percobaan/Peralih-an .....................................9.417.70010.14Tunjangan kepada SekolahÄsekolah Parti-kelir dan AsramaÄasrama Partikelir .....33.000.00010.15Jawatan Pendidikan Masyarakat ..........30.805.20010.16KursusÄkursus Pendidikan Pegawai JawatanPendidikan Masyarakat ..................1.088.10010.17Pemberantasan Buta Huruf ...............19.400.00010.18Perpustakaan Rakyat A ..................4.921.70010.19Kursus Kemasyarakatan ..................8.016.00010.20Urusan Pemuda. Kepanduan, Olah-raga danKewanitaan .............................1.500.00010.21Jawatan Kebudayaan .....................3.322.30010.22Bagian Kesenian ........................2.593.30010.23Perguruan Tinggi Kesenian ..............823.00010.24Perguruan Kesenian .....................1.468.70010.25Bagian Purbakala .......................1.841.90010.26Arsip Negara ...........................168.90010.27Bagian Bahasa ..........................1.542.500 10.28Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaandan sebagainya, tunjangan kepada Musiumdan Lembaga Pengetahuan dan sumbanganuntuk penerbitan buku-buku pengetahuan ..2.671.30010.29Pengeluaran tak tersangka ...............4.200.000Jumlah: .............899.470.000(Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluhribu rupiah).Pasal 2.Bagian X. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan. Pengajaran danKebudayaan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
9

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2009

POS

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2009.pdf

Abstrak

POS

2009

Undang-undang (UU) NO. 38, LN. 2009/ No. 1146, TLN NO. 5065, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang POS

ABSTRAK:

bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos.
Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENYELENGGARAAN POS 4. PRANGKO DAN KODE POS 5. HAK DAN KEWAJIBAN 6. PEMERIKSAAN KIRIMAN 7. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS 8. PENYIDIKAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009.
mencabut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
30

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2008

Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Pembentukan Provinsi Gorontalo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1947

Undang-Undang Tentang Undian-Uang Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1957

Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 11