Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,017 detik

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1958

Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian- VB-kementerian -Perekonomian- dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 1958 No. 82, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
10

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1957

Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2007

Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Diubah dengan :

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Diubah sebagian dengan :

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN DAERAH - OTONOMI

2004

Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pusat. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004.
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX/2011.
Penjelasan : 62 hlm.

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1999

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
UU No. 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-BURU-SELATAN-PROVINSI-MALUKU

2008

Undang-undang (UU) NO. 32, LN.2008/NO.105, TLN NO.4878, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Buru pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buru, dipandang perlu membentuk Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Buru Selatan di Provinsi Maluku.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 1958, UU No. 60 Tahun 1958, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buru Selatan di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2000

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1947

Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1947.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 3