Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,019 detik

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1957

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPU No. 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pejabat - Menjalankan Pekerjaan - Presiden - Wakil Presiden - Tidak Ada - Berhalangan

1957

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1957/No. 101, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan UU ini adalah perlunya mengadakan ketentuan siapa yang akan menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal-pasal 45 ayat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dalam UU ini diatur mengenai kondisi bahwa dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari. Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1957.
Dicabut dengan Perpu No. 10 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1964

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1956

Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1948

Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PP No. 68 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999

Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2002

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 26 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1958

Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IV- Kementerian- Keuangan- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1958 No. 79, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAGIAN IVKEMENTERIAN KEUANGAN.BAB I (Pengeluaran).4.1Kementerian dan Pengeluaran Umum ....224 172 3004.2Jawatan Pajak .......................44 062 0004.3Jawatan Bea dan Cukai ...............2 578 3004.4Jawatan Bea dan Cukai ...............83 266 800 4.5Jawatan Pendaftaran Tanah MilikIndonesia ....14 329 3004.6Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kasNegeri ..............................41 771 1004.7Jawatan Perjalanan ...................221 156 7004.8Jawatan Akuntan Negeri ...............2 814 8004.9Inspeksi Lelang ......................916 3004.10Kantor Administrasi Pensiun ..........8 328 8004.11Pensiun-pensiun dan sebagainya .......502167 7004.12Pegawai sipil yang tidak bekerjaaktip ..........6 963 9004.13Pengeluaran-pengeluaran berhubungdengan usaha mendatangkan pegawai dariLuar Negeri ..........................1 302 5004.14Perhitungan penagihan-penagihansebelum penerangan ...................5 000 0004.15Hutang-hutang peninggalan bekas daerahdaerah yang berdiri sendiri ..........50 000 0004.16Pengeluaran berhubung dengan perjanjiankeuangan dengan Negeri Belanda .......100 0004.17Penyelesaian"sisa lebih" yang belumdibayarkan ...........................250 000 4.18Penutupan kerugian Yayasan BahanMakanan ..............................Memori4.19Pengeluaran berhubung denganperaturan dalam lapang kepegawaianselama tidak dimuat dalam lain-lainmata anggaran ........................Memori4.20Pengeluaran tak tersangka ............500 000Jumlah ................1 209 680 500(Satu milyard dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah). Pasal 2.Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
12

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Mencabut :

UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 1948.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 1999.