Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2024

Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

UUDrt No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Tanjungbalai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Kota Tanjungbalai - Provinsi Sumatera Utara

2024

Undang-undang (UU) NO. 19, LN 2024 (117), TLN (6939): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Undang-undang (UU) tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
UU ini mengatur mengenai Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Tanjungbalai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, penjelasan hlm 6 sd 7)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Surat Berharga Syariah Negara

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002

Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mencabut :

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU 19 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2006

Dewan Pertimbangan Presiden

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Dewan Pertimbangan Presiden - badan - lembaga negara

2006

Undang-undang (UU) NO. 19, LN.2006/NO.108, TLN NO.4670, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden

ABSTRAK:

Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pembentukna, kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan keanggotaan, mekanisme kerja, dan pembiayaan dan hak keuanggan Dewan Pertimbangan Presiden. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang- Undang ini, Dewan Pertimbangan Presiden harus sudah terbentuk.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 5 hlm.

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1961

Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1952

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Undang-Undang- Darurat- No. 26-Tahun-1957- Tentang-Anggota- Angkatan-Perang- Berdasarkan- Ikatan- Dinas- Sukarela- Militer- Sukarela-(Lembaran-Negara- Tahun-1957 No. 83-Sebagai -Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 19, LN. 1958 No. 60, TLN No. 1616, LL SETNEG : 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No.26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perangberdasarkan ikatan dinas sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83);b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNo.26 tahun 1957 tersebut perlu ditetapkansebagai undang-undang
Pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.
BAB I UMUM BAB II PENERIMAANMENJADI MILITER SUKARELA BAB III KETENTUAN-KETENTUAN TENTANGKEDUDUKAN MILITER SUKARELA BAB IV KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DANHAK-HAK MILITER SUKARELA BAB V MEMPERPANJANG IKATAN DINAS BAB VI PEMBERHENTIAN DARI DINAS KETENTARAAN BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA BAB VIII1.Ketentuan-ketentuan mengenai anggota tentara yang pada saat mulai berlakunyaundang-undang ini masih ada dalam dinas tentara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1958.
-
-
12

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1948

Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1951

Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1951.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1961.