Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Narkotika
Abstrak
Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1976
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mengubah
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Mengubah
  1. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Mengubah
  1. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1975.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan