PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menemukan 207 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15/NKB/BAWASLU/IX/2015, Nomor: B/38/X/2015, dan Nomor: KEP-153/A/JA/10/2015 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan