PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Pertahanan

Menemukan 447 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1533/VI/1993 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Personel di Lingkungan Dephankam
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 28 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan
Mencabut
  1. Permenhan No. 1 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/012/VIII/1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
  2. Surat Keputusan Nomor SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 7 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 34 Tahun 2018 tentang Kapitalisasi Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  2. Permenhan No. 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
  1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/500/IV/1992 tanggal 30 April 1992 tentang Pengesahan Pedoman Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan