Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
bn394-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010
Kode Etik Pegawai Imigrasi
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik
Download file:
bn531-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Download file:
bn235-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
bn93-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya
Download file:
bn676-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Remisi Susulan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan
  2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan
Download file:
bn223-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
bn392-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
bn393-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
Download file:
bn10-2010(1).pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
bn38-2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan