PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 463 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011
Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011
Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JS.8/120/17 Tahun 1960 tentang Penetapan Mengambil Pohon Beringin dengan Perkataan “PENGAYOMAN” sebagai Lambang Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011
Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011
Pengawasan Intern Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011
Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.AH.02.10 Tahun 2011
Formasi Jabatan Notaris

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mengubah :
  1. Permenkumham No. M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010
Remisi Susulan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan
  2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan