Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Abstrak
Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
Download file:
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Abstrak
Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Download file:
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Arsip
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Abstrak
Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Download file:
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Download file:
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2022 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas
Download file:
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.UM.04.10 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Keprotokolan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Download file:
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
Download file:
Permenkumham Nomor 22 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan