Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 31 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-02.Gr.02.01 Tahun 2009 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Download file:
Permenkumham Nomor 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Download file:
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Download file:
Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
Mencabut
  1. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian
  2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-659.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
  3. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0611.IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
  4. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Formasi Jabatan Notaris
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
Mencabut
  1. Permenkumham No. M.HH.02.AH.02.10 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris
Download file:
Permenkumham Nomor 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris
Download file:
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Download file:
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan