Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 463 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2016
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023
Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2012
Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2018
Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia
Mencabut :
  1. Kepmenkumham Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020
Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona

Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2021
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut :
  1. Permenkumham No. 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2017
Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan