Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
  2. Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
  3. Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Download file:
21 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Mengubah
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Download file:
20 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Abstrak
Perlindungan Konsumen Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Download file:
19 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
  2. Permenkumham No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Download file:
18 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
Download file:
17 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
Download file:
16 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
15 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Download file:
Nomor 14 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
Download file:
Nomor 13 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
Download file:
Nomor 12 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan