PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 463 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2022
Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Arsip

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkumham No. 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan

Pendidikan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016
Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
  2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance
  3. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-101.UM.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  2. Permenkumham No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2012
Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2013
Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan