Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 147/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 100 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 1/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 103 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 234 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 231/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 81 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 47/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 186 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
Mencabut
  1. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Download file:
2014 PMK 50.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.06/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023
Download file:
PMK Nomor 67 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. PMK No. 225/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerja Sama dengan Pengembang Listrik Swasta
Download file:
PMK Nomor 173 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 65/PMK.011/2013 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam
Download file:
PMK Nomor 224 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.04/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 175 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan