Peraturan Menteri Keuangan NO. 14/PMK.010/2018, BN.2018/NO.242, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 16 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 248/PMK.011/2014 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2017
Peraturan Menteri Keuangan NO. 106/PMK.06/2017, BN.2017/NO.1042, jdih.kemenkeu.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.05/2015
Kehutanan dan PerkebunanPangan, Pertanian dan PeternakanPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PMK No. 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
Peraturan Menteri Keuangan NO. 123/PMK.05/2015, BN.2015/NO.971, jdih.kemenkeu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.05/2019
Peraturan Menteri Keuangan NO. 15/PMK.05/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2019.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020
PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166,
TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), Perpres
RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah dengan
Perpres RI 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745
Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II
Tahun Anggaran 2020 untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan setelah
Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali
kota, berupa peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan peraturan bupati/wali kota
mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap desa; peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT
Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat
sampai bulan keenam dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa
per bulannya. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
Dalam rangka mendorong kebijakan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau mendorong pemulihan ekonomi, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan perubahan ketentuan
penyaluran TKDD kepada Menteri Keuangan
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.07/2013
PMK No. 18/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 33/PMK.05/2014, BN 2014/ NO 201; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.011/2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 7/PMK.011/2013, BN.2013/NO.10,jdih.kemenkeu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.011/2013
PMK No. 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan NO. 107/PMK.011/2013, BN 2013/ NO 984; PERATURAN.GO.ID : 9 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.01/2012
Peraturan Menteri Keuangan NO. 176/PMK.01/2012, BN.2012/No.1101, peraturan.go.id: 5 Hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
