PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.702 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.02/2015
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 163/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.011/2013
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.05/2013
Pembayaran Santunan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012
Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2010
Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan