Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2020
Batas Daerah Antara Kabupaten Pegunungan Arfak Dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017
Penataan Desa

Desa

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2012
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2019
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018
Kewaspadaan Dini Di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211)
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007
Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minurn
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2011
Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah

Standar/Pedoman

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2020
Batas Daerah Antara Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan