PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997

APBD Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016
Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2015
Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2017 – 2018

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya
    Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Langkat Dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Jember Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan