PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 762 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
    Pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Yogyakarta dan Lampung
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 103 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
  2. PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan