Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2004.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. bahwa telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbangda) Kata Denpasar Tahun 2016 pada tanggal 29
31 Maret 2016 yang membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kata Denpasar Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 1 Tahun 2009
Pasal 5 Peraturan Walikota
ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
dan tertib administrasi pajak daerah Kota Kendari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
climaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Pajak Di Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) .
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4953);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3602);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6349);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
BAB IV PEMBINAAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit
menular serta akibat yang ditimbulkannya; bahwa Corona Virus Disease 2019 telah menjadi pandemik
global dan menjangkiti wilayah Kota Tegal, sehingga perlu
memberikan landasan dalam upaya penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 yang berkelanjutan di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 di Kota Tegal;
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19, Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat, Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
40 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahPerpajakan
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERWALI Kota Medan No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan "Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapau kinerja tertentu".
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 12 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 16 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2013; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2017; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017; Perwali Kota Medan No. 44 Tahun 2017.
Penerima insentif; Target kinerja; Sumber dan besaran insentif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan atas Keputusan Walikota nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan air Laut untuk Kegiatan Usaha/Industri
ABSTRAK:
a. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bahwa terjadi peningkatan jumlah dan ragam industri di wilayah Kota Cilegon yang berpotensi menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan lampiran Y ( pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan) Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,kewenangan untuk pengambilanb air laut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PERDA Kota Cilegon No 2 Tahun 2004
Peraturan ini memuat; Pencabutan Keputusan Walikota tentang Pengambilan Air Laut Untuk Kegiatan Usaha/ Industri
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kota Banjarbaru (RPSK)
ABSTRAK:
bahua pcnyelengstartuin pap:lanai radio adaiah sant= yang pcnting
untuk komunikasi massa yang bap= sebrigai media in(ommsi.
pendiiiikan dan hibunin bagi manyarakat; bahsm dalarn rangka melak.sanakan Ending-lintlang Nomor 32
I ahun 2002 ionizing Pcnyiaran dan Peraturon Pemerinuth Nomor II
Tabun 2005 =map Pen)elengparaan Pcnyiaran Lembaga Pen)-
ianut
Publik main Radio situ= Pernerinuth Kuta 'ling Iclah ada Mullah
rncniadi Lambast' Pcnyiamn ['Wink I okal Radio Kota Banitubaru; bahwo untuk kebandrian dan pcngelolaan Radio Siann Pemenntan
Kota (RSPK) Kota Banjarbaru hams berbadan hukum densan
dibentukI smbaga Pcnyiaran Publik I.okal itcbagaimana
diamanotkan oleli peraturan perundangondangan; bahwa berdssarkan peninthangan sebagairnann dings= bumf a.
huruf b. dan huruf c dates pale nunaaplum Peng uran Walikota
Ilndang-lindang Nomor 9 Tabun 1999; Undang1 lndang Nome 36 Tabun 1999; lindang-Undang Nomor 40 1 kkhun 1999; Undang-Undang Nomor32 1 ahun 2002; ,lincLIng-lIndang Noma 32 Tabun 2004; PcraturanIYnurinuh Noinot II I ahun 2005; Peratunm Pemerintah Nomor 58 Tahoe 2005; Penman Pcmaintats Nomor 38 Tall= 2007; Pcmiumn Penterintah Manor : 41 Talum 2007; Peraturan /denten Komunikasi dan Inforrnatika Republik Indonesia
Nomor 2/111
1v1 KOMTNFO1W7008; Pennon Dxrah Kota /tunings= Nomor
2
Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Bentuk Dan Nama Lembaga Penyiaran; Pembinaan; Alat Kelengkapan; Dewan Direksi; Sumber Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2009.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 10 Tahun 2020
PERWALI Kota Tual No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2020
Mencabut :
PERWALI Kota Tual No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD. No. 2020/346, LL Kota Tual : 16 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak serius terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak, maka untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup, sumber dan besaran ADD, pengalokasian ADD, pengelolaan, penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, penggunaan ADD, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, snaksi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lamp 1 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022
ABSTRAK:
Perubahan Penjabaran APBD karena pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan
UU No. 12 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 28 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 109 Tahun 2000
PP No. 23 Tahun 2005
PP No. 55 Tahun 2005
PP No. 3 Tahun 2007
PP No. 19 Tahun 2010
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 18 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 16 Tahun 2007
Permendagri No. 52 Tahun 2012
Permendagri No. 62 Tahun 2017
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permendagri No. 27 Tahun 2021
Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2008
Perwako Pariaman No. 86 Tahun 2021
Menetapkan perubahan APBD TA 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
