FUNGSI KANTOR - RINCIAN TUGAS SUBBAGIAN TATA USAHA, SEKSI - TATA KERJA - KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2011/NO.2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang FUNGSI KANTOR DAN RINCIAN TUGAS SUBBAGIAN TATA USAHA, SEKSI SERTA TATA KERJA PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008, maka dipandang perlu mengatur mengenai Fungsi Kantor dan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha, Seksi serta Tata Kerja pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2010.
Perwali ini mengatur mengenai Fungsi Kantor dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Serta Tata Kerja Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011.
Pada saat Perwali ini mulai berlaku, maka Perwali Jambi No. 27 Tahun 2009 tentang Fungsi Kantor dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi serta Tata Kerja pada Kantor Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa oleh karena masih banyak penduduk yang belum
memiliki Akta kelahiran dan untuk membantu meringankan
beban masyarakat khususnya dalam bidang Pencatatan
Kelahiran perlu diberikan dispensasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
7 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BD. 2011/No. 7 Seri D
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
Dasar Hukum Perwali ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) bab dan 70 (tujuh puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas. Pelaksana Harian, dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan dan Pencabutan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 111 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi, Tata Cara Pengumuman Dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, Transparansi, Akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu pengaturan mengenai Organisasi, Tata Cara Pengumuman, dan Pelaksanaan Kontrak pengadaan Barang/Jasa diLingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PU No. 43/PRT/M/2007, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pontianak No. 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, Tugas Dan Kewenangan, Tata Cara Pengumuman Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
12 halaman, 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Untuk menetapkan sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup; sistem dan prosedur pemungutan BPHTB; serta fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2011.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kata Semarang Tahun 2000-201O telah bsrakhir
jangka waktunya dan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah yang baru masih dalam proses
penetapan, maka demi mewujudkan keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang
penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik,
maka perlu adanya pengaturan di bidang perijinan
pemanfaatan ruang sebagai dasar pelaksanaan
penyelenggaraan perijinan di Kota Semarang dalam bentuk
Peraturan Walikota sebagai landasan hukum pada masa
transisi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan
Ruano.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan · Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Oaerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Oaerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tetang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
