Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

Menemukan 31.783 peraturan dalam 0,166 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI NO 50 THN 2013.pdf

Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2013/NO.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemenntahan, khususnya di lingkungan BP2TPM Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BP2TPM Kota Banjarmasin; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengtaur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyesuaian dan Perubahan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
8 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 50 Tahun 2013

TATA CARA PENGELOLAAN KAS DAN KAS NON ANGGARAN KANTOR KAS DAERAH

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERWALI KAS DAN NON KAS.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisaasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 50 TH 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 50 Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Abstrak

Arsip Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar

Download file:

PERWAL NOMOR 50 TAHUN 20...ntah Kota Banjar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2013perwal3375050-OCR.pdf

SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2013/No. 50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2013 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, maka perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam rincian tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan W alikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
58 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 49 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Yang Dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

49. perwal nomor 49 thn 2... 2013-compressed.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 49 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERWAL 49 TH 2013.pdf

penetapan-indikator-kinerja-utama

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2013/NO.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017

ABSTRAK:

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMENPAN No.PER/9M.PAN/5//2007.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999; PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007; Perda Kota Lubuklinggau No.16 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2013.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Penetepan Indikator Kinerja Utama dan Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2013.
5 halaman, 21 Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 49 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

NO. 49.pdf

NO. 49 LAMP. I,II.pdf

NO. 49 LAMP. III.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 49 Tahun 2013

Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PW49-2013 edit searchable.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang berisi ; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT