Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
penetapan penerima program perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2024 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara,
merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu melakukan
pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan
antar rincian objek belanja dalam objek belanja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 diubah.
368 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah,
perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor:
03.HK/KPTS/Mn2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi
persetujuan bangunan gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta
rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu Berupa Persetujuan Bangunan
Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, Persyaratan Pembebasan BPHTB, Kriteria MBR, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pembebasan BPHTB dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara
diselenggarakan berdasarkan asas profesionalitas dan
proporsionalitas yang mengutamakan keahlian serta
keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai
Aparatur Sipil Negara; bahwa dalam menentukan besaran penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang adil dan layak yang selaras
dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan,
diperlukan nilai dan kelas jabatan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelas Jabatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2024 dicabut.
359 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja
anggaran perangkat daerah; bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat
kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di
Perangkat Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan
perundang-undangan dan untuk menyesuaikan
perkembangan harga di daerah, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2025, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024 diubah.
76 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2025
pengelolaan belanja dewan perwakilan rakyat daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2025/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan kesejahteraan
yang memadai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada Ketua DPRD. Anggaran belanja dimaksud sebesar
Rp327.600.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
a. Belanja Langsung untuk Belanja Rumah Tangga sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan
b. Belanja Langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permenpu No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, ruang lingkup, pembebasan retribusi PBG bagi MBR, kriteria MBR, percepatan pelayanan PBG, pelaporan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Konsultasi Publik dalam Pengelolaan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dan Konsultasi Publik Dalam
Pengelolaan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan FKP, Prinsip FKP, Penyelenggaraan FKP, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Rembang tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan Retribusi TBG bagi MBR, Kriteria MBR, Prosedur Pengajuan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
D dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kadaluwarsa dan Penghapusan Piutang Pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
