Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 118.630 peraturan dalam 0,145 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 73 TAHUN 2023.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Standar/Pedoman

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BD.2023/NO.74

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH;PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH;UANG PERSEDIAAN KKPD;PENGAJUAN, PENERBITAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN KKPD;PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD;KETERLANJURAN PEMBAYARAN DAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN KKPD;PENARIKAN KKPD;BIAYA PENGGUNAAN KKPD;MONITORING DAN EVALUASI;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
54 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Wonogiri No. 122 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Download file:

Perbup Wonogiri Tahun 2023 No 73_ocr.pdf

Organisasi Dan Tata Kerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BD.2023/NO.73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kepegawaian, dan Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja dicabut.
16 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3209073.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 73 TAHUN 2023.pdf

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa penyusunan sistem kerja merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, efektif dan efisien, diperlukanmekamisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsioanal; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 85); 13. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 86); 14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 87); 15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14); 16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 7); 18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 8); 19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 10); 21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 13); 24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 14); 25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 15); 26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 16); 27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17); 28. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 18); 29. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19); 30. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 20); 31. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 21); 32. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 22); 33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 23); 34. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 24); 35. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 25); 36. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 26); 37. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 27); 38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 28); 39. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 29); 40. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 30); 41. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 31); 42. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 32); 43. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 33); 44. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 34); 45. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 35); 46. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 36); 4 7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 37);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYEDERHANAAN BIROKRASI BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Keputusan Bupati Nomor 853 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Keputusan Bupati Nomor 855 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pendidikan; d. Keputusan Bupati Nomor 856 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kesehatan; e. Keputusan Bupati Nomor 857 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f. Keputusan Bupati Nomor 858 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan; g. Keputusan Bupati Nomor 859 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; h. Keputusan Bupati Nomor 860 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Sosial; 1. Keputusan Bupati Nomor 861 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; J. Keputusan Bupati Nomor 862 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan; k. Keputusan Bupati Nomor 863 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1. Keputusan Bupati Nomor 864 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; m. Keputusan Bupati Nomor 865 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; n. Keputusan Bupati Nomor 866 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perhubungan; o. Keputusan Bupati Nomor 867 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Komunuikasi, Informatika dan Persandian; p. Keputusan Bupati Nomor 868 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; q. Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; r. Keputusan Bupati Nomor 870 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemuda dan Olahraga; s. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; t. Keputusan Bupati Nomor 872 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; u. Keputusan Bupati Nomor 873 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan; v. Keputusan Bupati Nomor 874 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; w. Keputusan Bupati Nomor 875 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Petemakan dan kesehatan; x. Keputusan Bupati Nomor 876 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; y. Keputusan Bupati Nomor 877 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; z. Keputusan Bupati Nomor 878 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Keputusan Bupati Nomor 879 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pendapatan Daerah; bb. Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya . Manusia Aparatur; cc. Keputusan Bupati Nomor 881 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dd. Keputusan Bupati Nomor 882 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah; dan ee. Keputusan Bupati Nomor 883 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 73 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUB NOMOR 73 TAHUN 202... HALSELScan_0001.pdf

tambahan penghasilan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur; b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2022.
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 14 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
24 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

peraturan-bupati-tanah-la...-2023_1691377499.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2023/No.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan bahwa Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah; Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka kelas jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 72 Tahun 2023

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Abstrak

Kesehatan

Download file:

perbup Balangan no 72 thn 2023.pdf

Kesehatan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD/2023/NO.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang kesehatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian atas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN; ORGANISASI; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

(Salinan) Peraturan Bupat...up 30 Tahun 2022.pdf

Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2023 Nomor 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022; bahwa terdapat penambahan kebijakan pengelolaan properti investasi Pemerintah Daerah, sehingga perlu mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 73 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 85 Tahun 2021; Perda No. 7 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP NOMOR 72 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 175 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kornpsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATAKERJA BAB VII : KETENTUAN PERALlHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Enrekang Nomor (175) Tahun 2021 tentang (KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

No.72 TAHUN 2023 Ttg PENG...NA DESA TA. 2024.pdf

Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2023 Nomor 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dana desa Tahun Anggaran 2024 agar efektif dan akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 ; PP No. 37 Tahun 2023; Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023; Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 146 Tahun 2023; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa Bab III Pengelolaan Dana Desa Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.