Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
ABSTRAK:
bahwa pekerja rentan merupakan pekerja bukan
penerima upah yang bekerja pada sektor informal,
yang secara regulasi, penghasilan, jam kerja, serta
hak-hak ketenagakerjaan lainnya seperti hak
keikutsertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan
belum terpenuhi; bahwa konstitusi telah menjamin bahwa setiap
orang berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat, tak
terkecuali pekerja rentan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; bahwa dalam rangka melaksanakan amanat
konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui
pengikutsertaan pekerja rentan untuk mendapatkan
jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sehingga
diperlukan ketentuan mengenai operasionalisasi
penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi pekerja rentan; bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam
pelaksanaan pemberian jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah
kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan
pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan
pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
pekerja rentan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepesertaan, Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Mekanisme Pembayaran Iuran Kepesertaan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan
struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja; bahwa guna melaksanakan penyesuaian sistem kerja
dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, disebutkan
setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan
penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Sebagian ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun
2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak
Nomor 65 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 67 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak
Nomor 73 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021, Peraturan
Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 76
Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Bupati
Demak Nomor 82 Tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Nomor 84 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 dicabut.
207 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor
600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan
kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam
mendukung percepatan pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB bagi MBR, Kriteria MBR, Prosedur Pengajuan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata
kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas
layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun
suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur
Sipil Negara yang proporsional; bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan
penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang
berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator
perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka
peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk
mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menyesuaikan perkembangan
hukum terkait perubahan kode rekening, maka Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 49 dan perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
D dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kadaluwarsa dan Penghapusan Piutang Pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah,
perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor:
03.HK/KPTS/Mn/2024-Nomor: 3015/KPTS/M/2024-Nomor
600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan Bupati mengenai pembebasan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta
rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB bagi MBR, Persyaratan Pembebasan BPHTB, Kriteria MBR, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pembebasan BPHTB dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025
Perbup Kab. Sleman No. 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan
bagi hasil-pajak daerah-retribusi daerah-kalurahan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2025/NO.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan
mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan
peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Penyaluran dan Penggunaan; Laporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan;
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi di
Kabupaten Wonogiri maka dipandang perlu memberikan
subsidi bunga pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan
pemberian subsidi bunga pinjaman tersebut dapat tepat
sasaran, tertib, berdaya guna dan berhasil guna maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga
Pinjaman Kepada Pelaku U saha Mikro Dan Koperasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro
Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku
Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun
2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penerima, Seleksi Calon Penerima, Plafon Pinjaman, Suku Bunga, Subsidi Bunga, Jangka Waktu, Tata Cara Penyerahan, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 tahun 2022 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kendal No. 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pegawai aparatur sipil negara merupakan mesin
utama birokrasi yang berperan penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu didorong
kinerjanya melalui peningkatan kesejahteraan dengan
memberikan tambahan penghasilan; bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan yang
berkeadilan dalam pemberian tambahan penghasilan
pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara, maka dipandang
perlu mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian
insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau
apapun yang diterima pegawai aparatur sipil negara sesuai
peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai
aparatur sipil negara ke dalam formula Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk memberikan landasan hukum Pemerintah
Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai diperlukan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara;
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Penerima TPP ASN, Penetapan Besaran Basic TPP, Kriteria Pemberian TPP ASN, Pemberian TPP ASN, Pembayaran TPP ASN, Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN, Penghentian TPP ASN, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2024;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. kriteria MBR;
b. kriteria rumah bagi MBR; dan
c. pembebasan BPHTB bagi MBR
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
