Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 124.532 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 87 Tahun Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2020 No 87_ocr.pdf

KESEHATAN

Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD.2020/NOMOR.87

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III perlu sinergisitas dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diganti; bahwa pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 83 Tahun Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2013 No 83_ocr.pdf

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN

Tahun 2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD.2013/NOMOR.83

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubuhan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah,dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disesuaikan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Inspektorat dan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Ketentuan angka romawi II diubah dan angka romawi XII diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang diubah.
19 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 33 Tahun 2025

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Magetan No. 51 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

Download file:

PERBUP NOMOR 33 TAHUN 202...ATA NASKAH DINAS.pdf

tatanaskah

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

ABSTRAK:

bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 87 Tahun 2014, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80Tahun 2015, PerANRI No 5 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2023, Perda No 6 Tahun 2021, Perda No 15 Tahun 2016
pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 27)
86

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari

Download file:

Perbup Bantul Nomor 20 Tahun 2025.pdf

tarif-air minum-pdam-projotamansari

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2025/NO.20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terhadap kebutuhan air minum perlu dilakukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari; bahwa dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan air minum; bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelompokan Pelanggan; Tarif Pelayanan Air Minum; Hak dan Kewajiban Pelanggan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 5 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Bantul Nomor 17 Tahun 2025.pdf

thr-gaji ketigabelas

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2025/NO.17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025.
Jumlah Halaman: 7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Kab. Magelang No. 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Download file:

Peraturan Bupati Magelang No 16 2025_OCR.pdf

tunjangan-hari-raya-gaji-ketigabelas-apbd

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2025/No.16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2025.
Mencabut Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024
6 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Download file:

2025pb3319015_sign.pdf

apbd

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2025/No.15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Sampah di TPA Tanjungrejo yang merupakan keperluan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penangannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/ a tau masyarakat dan guna optimalisasi pelaksanaan belanja pada perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran antar sub rincian objek, pergeseran antar rincian objek dan pergeseran antar objek belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, tata cara penggunaan dana tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /unit SKPD yang membidangi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Brebes No. 25 Tahun 2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Download file:

Perbup Brb 15_2025.pdf

jasa pelayanan - pusat kesehatan masyarakat

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2025/No.15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas; bahwa dengan adanya 38 (Tiga Puluh Delapan) Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Jasa Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada tenaga keshatan dan tenaga non Kesehatan yang memberikan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Obyek dan Subyek Jasa Pelayanan, Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Pembagian Jasa Pelayanan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2024 dicabut.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021

Download file:

2025pb3323014.pdf

tata naskah dinas

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2025/No.14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2025.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021 dicabut.
114 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Peraturan Bupati Magelang No 14 2025_OCR.pdf

penetapan-inovasi-daerah

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2025/No.14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi; bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreativitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum agar inovasi Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun regulasi mengenai penetapan Inovasi Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; -Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Inovasi Daerah; Kriteria Inovasi Daerah; Penetapan Inovasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
92 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT